Berita Lamongan Media Informasi Berita Lamongan Terkini
11 – 13 Mei 2015 partai Demokrat mengadakan Kongres IV di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya. Kongres ini digelar untuk memilih ketua umum Partai Demokrat yang baru periode 2015 – 2020. Sidang kongres Partai Demokrat malam itu dipimpin oleh EE Mangindaan, Agus Hermanto, Syarief Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Amir Syamsuddin, Roby M. Nauw, Hasan Basri Agus, dan Muhammad Zainul Majdi.
Ada beberapa nama yang bakalan maju menjadi ketua umum Partai Demokrat. Beberapa nama yang santer bakalan maju antara lain I Gede Pasek Suardika dan mantan presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Namun nama Susilo Bambang Yudoyono (SBY) nampaknya yang paling potensial untuk kembali menduduki kuris tertinggi Partai Demokrat.
Pada kongres tersebut akhirnya ditetapkan SBY kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2015 -2020. Namun penetapan SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini dianggap menyalahi aturan oleh Pasek.
Ruhut yang juga politikus Partai Demokrat angkat bicara soal pengangkatan SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ruhut sangat menentang apa yang disampaikan oleh Pasek. Tidak hanya menentang, bahkan Ruhut menantang Pasek untuk mengajukan gugatanya ke PTUN.
“Kalau menurut I Gede Pasek Suardika kongres IV Partai Demokrat melanggar aturan, kenapa tidak diajukan saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Ruhut.
Menurut Ruhut, Pasek mestinya sudah memahami aturan dasar partai dalam penetapan calon ketua umum partai khususnya mengenai aturan dasar pencalonan ketua umum partai. Di dalam konstitusi partai syarat untuk maju sebagai calon ketua umum adalah harus mempunyai dukungan minimal 20 persen dari semua pimpinan daerah. Bahkan oleh Panitia Pengarah Kongres, Syarat itu ditambah lagi 10 persen. Jadi total minimal harus mempunyai dukungan 30 persen dari keseluruhan pimpinan daerah.
Dalam kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Ballroom Hotel Shangri-La, Surabaya, semua pimpinan daerah Partai Demokrat menyetujui persyaratan tersebut. Bahkan dalam siding pemilihan Ketua Umum, seratus persen para pimpinan daerah kompak menunjuk Pak SBY sebagai ketua Umum Partai Demokrat. Jadi menurut Ruhut, ini tidak melanggar aturan dasar partai.
