Home >> Berita Jatim >> Menpan Puji Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jatim
Menpan RB pada acara penyerahan gub jatim hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD
Menpan RB pada acara penyerahan gub jatim hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD

Menpan Puji Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jatim

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memuji pelaksanaan reformasi birokrasi di Jatim, khususnya dalam hal perbaikan pelayanan publik.

Pujian tersebut dilontarkan Menpan saat memberi sambutan di acara Penyerahan Penghargaan Gubernur Jatim atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Pemprov Jatim, Pemenang Gelar Budaya Kerja SKPD Pemprov dan Kab Kota Se-Jatim Serta Pelayanan Publik Percontohan  Prov. Jatim tahun 2014 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, November tahun 2014 lalu.

Menpan mengaku pelayanan publik di Jatim terbaik di Indonesia, dan bisa  menjadi contoh bagi daerah lain. ”Pemprov Jatim memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Salah satunya yang membuat saya bangga adalah UPT Pelayanan dan Perijinan Terpadu (UPT). Dimana memberikan kemudahan para investor untuk mendapatkan informasi mengenai potensi sumber daya di Jatim,” jelasnya.

Apa yang dilakukan Jatim dengan memberikan pelayanan publik terbaik seperti itu, menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia semakin maju. Kunci negara yang besar adalah memberikan pelayanan publik terbaik. Oleh sebab itu, apabila langkah Jatim tersebut diikuti provinsi lain maka Indonesia akan lebih maju dan berkembang.

Yuddy Chrisnandi menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan kepada publik. Salah satunya adalah, papan informasi yang ditampilkan di P2T kurang menarik perhatian, juga ada beberapa dinding yang perlu diperbaiki karena sedikit rusak. ”Investor akan sangat senang apabila P2T dilengkapi dengan etalase yang menarik. Misalnya karpet, apabila diberikan warna yang lebih cerah maka akan memberikan sensasi berbeda bagi investor yang ingin berinvestasi d dalamnya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah sosok frontliner. Seorang frontliner  harus memiliki serta dibekali ilmu yang cukup agar ketika ada seorang investor mempertanyakan potensi daerah di Jatim bisa segera memberikan informasi yang tepat, “ tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim menerangkan dalam paparannya, Jatim telah melakukan beberapa langkah pelaksanaan reformasi di Jatim. Ada beberapa yang  menjadi fokus pelaksanaan reformasi, diantaranya aspek tata laksana, organisasi, sumber daya manusia (SDM) aparatur, peraturan perundangan, pengawasan, akuntabilitas, mind set and culture,  dan pelayanan publik.

Khusus untuk aspek pelayanan publik, komitmen Jatim cukup besar. Bukan hanya P2T saja yang menjadi andalan Jatim tapi ada beberapa komitmen andalan lain. Diantaranya, pembentukan zona integritas /wilayah  bebas korupsi  pada lima Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) , pembentukan komisi  pelayanan publik, dan pembuatan  Perda 8 Tahun 2011 tentang pelayanan publik.” Kunci dalam memberikan pelayanan publik adalah tiga hal yakni syarat dan biaya yang jelas dan jangka waktu penyelesasian yang pasti, “katanya.

Dengan adanya kemudahan investasi yang diberikan Pemprov Jatim, salah satunya dengan adanya P2T,  kinerja investasi Jatim meningkat.  Pada Triwulan III 2014 izin prinsip  investasi untuk  PMDN dan PMA sebesar Rp.  96,52 triliun. Angka tersebut akan terus bertambah sampai akhir tahun 2014. Realisasi investasinya akan berlangsung di tahun berikutnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, selain itu untuk memberikan pelayanan publik terbaik telah dilakukan beberapa upaya diantaranya fasilitasi raperda dan klarifikasi Perda Kab/Kota terkait pelayanan publik, gelar pameran pelayanan publik, lomba pelayanan publik percontohan, supervisi inovasi pelayanan publik SKPD,laporan pengaduan masyarakat dan monitoring dan evaluasi. “Gelar pameran pelayanan publik diselenggarakan setiap dua tahun sekali, agar setiap SKPD berkompetisi dalam memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Selain itu, ia menjelaskan beberapa langkah quick win  agar pelayanan publik bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Diantaranya, ATM Samsat, pelayanan pengadaan barang dan jasa ( P2BJ ), pembangunan rumah tinggal layak huni ( RTLH ), bursa kerja (Ayo Kerja ) Disnakertransduk, sosialisasi tembakau untuk kehidupan (tobacco for life )dan koperasi wanita di setiap desa dengan mengadakan klinik umkm. “ Satu tambahan untuk quick win  adalah sosialisasi mengenai tembakau untuk kehidupan. Dimana fungsi tembakau bisa untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya dijadikan bahan dasar roko tetapi bisa digunakan untuk parfum, pengobatan dan mencegah ebola,” ucapnya

Leave a Reply