Home >> Berita Jatim >> Jatim Tampilkan P2T dan P2BJ Dalam Festival Antikorupsi 2014
Gubernur Jatim Soekarwo saat berbincang dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto sebelum mengikuti Festival Antikorupsi 2014
Gubernur Jatim Soekarwo saat berbincang dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto sebelum mengikuti Festival Antikorupsi 2014

Jatim Tampilkan P2T dan P2BJ Dalam Festival Antikorupsi 2014

Provinsi Jawa Timur menampilkan Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dalam festival Anti korupsi tahun 2014 Peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia di Grha Sabha Pramana Kampus UGM Yogjakarta Selasa (9/12).

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjelaskan, dalam festival anti korupsi ini P2T sengaja ditampilkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Inndonesia terkait pelayanan perizinan yang tersentral.

Sesuai dengan visinya, P2T harus mewujudkan pelayanan perizinan terpadu yang prima. Dengan tujuan yang ingin dihasilkan adalah peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara profesional untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, profesional dalam rangka Good Corporate Governance.

P2T Jatim melayani 17 sektor perizinan. 17 sektor tersebut meliputi perencanaan pembangunan, penanaman modal, kesehatan, bina marga, pengairan, perhubungan dan llaj, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan perdagangan serta lingkungan hidup.

Pada tahun 2013, P2T bersama Jembatan Timbang telah menandatangani zona integritas wilayah bebas korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pakta integritas tersebut dijelaskan, bahwa semua izin harus bebas dari biaya dan tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun akibat diterbitkannya izin.

Keberadaan P2T dapat memutus mata rantai korupsi karena pemohon perizinan bertemu dengan sistem atau mesin, tidak lagi bertemu dengan manusia.

Selain P2T, pada festival ini, Jatim juga menampilkan P2BJ. P2BJ Jatim berperan sebagai proses pengadaan lelang barang dan jasa sesuai tugas pokok dan fungsinya berperan menjadi unit pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemprov Jatim.

P2BJ memiliki visi melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel. Tujuannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Good Governance and clean governance serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam layanan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyatakan, salah satu cara untuk mencegah korupsi yakni dengan sistem dan merubah pola pikir masyarakat. “Dengan membangun sistemlah akan mengurangi dan mencegah segala kejahatan korupsi,” ungkap Jokowi sapaan akrab Presiden.

Menurutnya, membangun sistem sepert One Stop Service, e-cash managemen, pajak online, e-budgetin dan e-purchasing dapat mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang marak terjadi.

Ia mencontohkan, mengurus ijin SIUP yang seharusnya bisa dikerjakan satu hari selesai saat ini yang terjadi yakni tertahan hingga 6 bulan. “Jika ada niat, proses awal pembuatan SIUP bisa dikerjakan tidak lebih dari 1 Jam saja dan langsung diproses,” terangnya.

Selain sistem, yang tidak kalah penting yakni merubah pola pikir masyarakat untuk membudayakan hidup tertib dan menghindarkan diri dari korupsi. “Merubah pola pikir dan kemauan tidak semudah yang dilakukan. Untuk itu, sistem menjadi salah satu cara untuk mencegah korupsi,” ujarnya.

Jokowi berharap, pemerintah provinsi, kab/kota untuk terus membangun layanan One Stop Service. Tujuannya, agar segala kebijakan terkait ijin dan anggaran bisa dikontrol secara terpusat. Jika semua bisa dilaksanakan maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad meminta dukungan kepada semua pihak agar membantu tugas dan kewajiban KPK dalam menindak segala bentuk kejahatan korupsi. “Dahulu musuh bangsa adalah penjajah. Namun saat ini, musuh utama bangsa adalah kejahatan korupsi,” terangnya.

Ia menambahkan, pemberantasan Korupsi membutuhkan kerja keras semua pihak. Dalam kinerjanya, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional. Saat ini, isu pemberantasan korupsi seperti suap menyuap, pengelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan hingga gratifikasi sangat marak terjadi.

Ke depan, masyarakat Indonesia harus optimis memandang ke depan. Karena dengan sikap optimis itulah, kita akan mendapatkan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan korupsi. “Semoga, peringatan hari anti korupsi tidak diperingati sebagai seremonial, melainkan menjadi momentum bersama sebagai anak bangsa untuk bergandeng tangan dan bersatu padu memberantas korupsi. Mari kita songsong Bangsa Indonesia lebih baik, bersih, transparan dengan kerja keras dan semangat yang tangguh,” pungkasnya.

Leave a Reply