Home >> Berita Jatim >> Pemprov Jatim Permudah Legalisasi Pembangunan Smelter Gresik

Pemprov Jatim Permudah Legalisasi Pembangunan Smelter Gresik

Pemprov Jatim akan mempermudah proses perijinan pembangunan smelter yang dibangun oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI), berlokasi di Gresik utara. Hal itu dilakukan karena Jatim memiliki beberapa kepentingan, selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tembaga juga untuk menyerap tenaga kerja.

“Hampir 80 persen bahan baku import terbesar adalah tembaga, karenanya kami akan mendukung penuh pembangunan smelter di Jatim. Pemprov Jatim juga memberikan 4 jaminan kepada investor asing yang akan investasi di jatim,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur saat menerima audiensi Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Kantor Gubernur, pekan lalu.

Ia menjelaskan, jaminan kemudahan perijinan yang diberikan adalah dengan memberikan batas waktu penyelesaian ijin maksimal 14 hari kerja. Namun ijin tersebut diberikan dengan didukung dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Selain itu, dukungan di bidang infrastruktur akan diberikan secara bertahap. “Kami harus mengetahui secara detail kendala yang ada dan studi kelayakan yang sudah dibuat, agar tim dari pemprov bisa segera melakukan tindak lanjut,” imbuhnya.

Ia berharap, jika smelter sudah dioperasikan maka tenaga kerja unskilled (tidak terampil)harus menggunakan warga di daerah setempat, sedangkan tenaga skill bisa mengambil dari daerah lain. Ini penting karena jumlah pengangguran di Jatim secara umum bisa berkurang.

Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Rozik Boedioro Soetjipto mengatakan, Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektar untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentart tembaga per tahun. Pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingan smelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Jatim khususnya Gresik.

Dalam waktu dekat, PTFI akan segera melakukan seleksi pelaksanan rancangan dasar smelter. Selain itu, mereka akan segera menyusun amdal dan list kendala yang dihadapi sesuai permintaan Gubernur Jatim.

Leave a Reply