Home >> Celoteh >> Indonesia Merdeka dari Korupsi

Indonesia Merdeka dari Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan dan perundang – undangan yang berlaku, dan merupakan perbuatan yang mencari keuntungan sendiri. Sehingga menimbulkan kemelaratan Rakyat Indonesia. Di Indonesia Korupsi sudah merajalela, semakin hari semakin meningkat. Korupsi sudah merebak ke semua komponen masyarakat dan tatanan negara. Baik itu pejabat, staff Negara, atau anggota dewan legislatif. Bahkan di Indonesia tindak pidana korupsi seakan sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan terutama dikalangan pejabat. Hal ini menimbulkan kerugian Negara, dan menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Seperti yang tertulis di buku yang berjudul Memberantas Korupsi Bersama KPK. Ada 8 penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.
1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru Mulai dari orde lama, orde baru hingga ke reformasi pembangunan hanya di fokuskan kebidang ekonomi. Sedangkan Negara yang baru merdeka masih memiliki keterbatasan uang, SDM , manajemen dan teknologi. Sehingga konsekuensinya di datangkan dari luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan korupsi.
2. Pejabat yang serakah Lahirnya sifat serakah pejabat dimana pejabat menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, seperti melakukan mark up proyek – proyek.
3. Kompensasi PNS yang rendah Indonesia adalah Negara yang baru merdeka yang tidak begitu banyak memiliki uang yang tidak memiliki kompensasi yang tinggi untuk membayar pegawainya.
4. Pengawasan yang tidak efektif Dalam sistem menejemen ada instrument yang di sebut internal kontrol. Sehingga apabila terjadi penyimpangan sedikit pun akan terdeteksi dan secara otomatis akan ada perbaikan.Akan tetapi internal kontrol yang ada di setiap unit sudah tidak berjalan lagi.
5. Tidak ada keteladanan pemimpin Di Indonesia tidak ada kepemimpinan yang bisa di jadikan teladan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara mendekati jurang kehancuran.
6. Budaya Masyarakat yang Kondusif untuk KKN Tindakan korupsi ini tidak hanya terjadi pada pejabat saja, akan tetapi sudah meluas kepada masyarakat, yaitu ketika pengurusan SIM, STNK, KTP, maupun saat melamar kerja.
7. Law Enforcement tidak berjalan Hal ini juga menimbulkan kata kata plesetan seperti, KUHP ( kasih uang habis perkara ), atau Ketuhanan yang Maha Esa ( Keuangan yang maha kuasa ).
8. Hukuman yang ringan bagi koruptor Yaitu dimana aparat penegak hokum bisa di bayar. Sehingga hukuman yang diberi kepada para koruptor sangatlah ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Dalam menghadapi tindakan korupsi, ada beberapa upaya pencegahan ( preventif )
1.menanamkan semangat nasional yang positif.
2.melakukan penerimaan pegawai sesuai keterampilannya.
3.Para pejabat di himbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan di kelola oleh pejabat yang memiliki taggung jawab etis yang tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efesien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi.

Semoga dengan adanya pencegahan korupsi, Indonesia akan selalu maju ..

Leave a Reply