Home >> Nasional >> Dalil MUI BPJS Haram
Komisi Fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan haram

Dalil MUI BPJS Haram

Beritalamongan.com – tidak lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fakta mengejutkan banyak orang. Komisi Fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan haram terutama akad antar pihak yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut MUI, program dan modus transaksional BPJS Kesehatan tidak mencerminkan konsep ideal jaminan social secara syar’i.

Merujuk pada fatwa Dewan syariah nasional dan sejumlah literature, penyelenggaraan BPJS Kesehatan dinilai mengandung unsur ghararn maisir dan juga riba. Ada beberapa surat yang menjadi rujukan MUI terkait fatwa haram BPJS Kesehatan di antaranya QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2. Ditambah lagi ada sepuluh hadis dan ijma ulama yang menguatkan fatwa tersebut.

Menurut MUI, system jaminan social seharusnya memiliki pedoman pada asas saling tolong menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, rasa persaudaraan yang kuat dan mendahulukan kepentingan orang lain.

Sementara system BPJS Kesehatan yang berjalan sekarang belum memenuhi criteria tersebut. MUI mengkhawatirkan system yang berjalan sekarang ini bisa menimbulkan penolakan dari golongan umat islam sehingga bisa membuat pelayanan BPJS tidak optimal. Padahal program BPJS Kesehatan sendiri merupakan program yang nanti bakal wajib diikuti oleh seluruh warga Negara pada 2019 nanti. Atas dasar itulah, MUI menuntut pemerintah supaya menyempurnakan ketentuan dan system BPJS Kesehatan memiliki prinsip syariah.

Terkait dengan kewajiban mengikuti program BPJS Kesehatan ini, Pemerintah mendorong seluruh warga Negara agar menjadi bagian dari program tersebut. Bagi yang tidak mengikuti program BPJS akan mendapatkan sanksi administrative dan sulit untuk mendapatkan pelayanan public. Demikian juga dengan perusahaan yang tidak mengikuti program BPJS akan mendapatkan kesulitan dalam memperoleh izin usaha dan akses untuk mengikuti tender.

Sejauh ini sebagian masyarakat masih belum mendaftarkan diri untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Apalagi mereka yang tinggal di pedesaan, masih banyak warga desa yang belum mengurusi BPJS. Berbagai tanggapan muncul dari masyarakat yang telah mengikuti program pemerintah ini. Beberapa merasa senang karena telah mendapatkan keuntungan namun beberapa lain merasa keberatan karena harus membayar BPJS tiap bulanya. Apabila tidak membayar atau telat melakukan pembayaran maka akan ada surat pemberitahuan yang dikirim via pos. mereka yang telat membayar akan dikenakan denda yang bervariasi.

Leave a Reply