Home >> Nasional >> DPR Terlalu Memaksa Revisi UU KPK
Presiden dan pemerintah sudah menyatakan sikapnya untuk menolak merevisi undang – undang KPK. Begitu pun dengan KPK, mereka tetap menolak adanya revisi UU KPK.

DPR Terlalu Memaksa Revisi UU KPK

Beritalamongan.com – Presiden dan pemerintah sudah menyatakan sikapnya untuk menolak merevisi undang – undang KPK. Begitu pun dengan KPK, mereka tetap menolak adanya revisi UU KPK. Tetapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap bersikeras untuk melakukan revisi.

DPR telah memprioritaskan revisi Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam program legislasi Nasional (prolegnas) 2015. Tetapi KPK menilai, Undang – Undang yang ada sekarang masih memadai. Jadi mereka juga tidak mempersiapkan draft revisi UU KPK.

Dengan Undang – Undang yang ada tersebut, tinggal bagaiman bekerja lebih focus agar Undang –Undang tersebut lebih efektif dan efisien dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menuturkan DPR lebih baik menuntaskan terlebih dahulu pekerjaan rumah untuk merivisi undang – undang yang lebih penting seperti revisi undang – undang tindak pidana korupsi yang draftnya sudah ada. Selain itu, DPR juga masih memiliki hutang untuk menuntaskan revisi UU KUHAP yang belum pernah direvisi sejak puluhan tahun.

Menurut Zulkarnain, “yang draftnya sudah ada itu sebaiknya didahulukan.” Presiden dan Pemerintah sudah kan sudah jelas menolak adanya revisi UU KPK. Tetapi terlihat sikap DPR terlalu memaksa revisi UU KPK dengan memasukanya ke dalam Prolegnas prioritas 2015.

Wakil ketua KPK ini menilai sikap DPR ini terlalu memaksakan untuk melakukan revisi UU KPK. “kenapa revisi UU KPK terlalu dipaksakan? Bukankah sesuatu yang terlalu dipaksakan itu akhirnya tidak bagus? Membuat undang – undang atau merevisi undang – undang itu seharusnya bisa membuat undang – undang lebih efektif dan efisien bukanya malah memperlemah undang – undang tersebut,” ujar Zulkarnain. Lebih lanjut lagi, dia juga ragu dengan kesiapan DPR untuk melakukan revisi UU KPK. Pihaknya juga telah menanyakan sejauh mana kesiapan draft untuk revisi UU KPK ke DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Laoly mengatakan jika presiden dan pemerintah sudah menolak untuk melakukan revisi UU KPK maka percuma saja DPR tetap memaksa untuk merevisi UU KPK. Sebab, untuk pembentukan dan revisi UU, DPR harus membahasnya bersama dengan presiden. DPR memang memiliki hak konstitusional untuk mengajuk revisi UU tetapi jika tidak ada keputusan dari Presiden maka revisi tersebut juga bakal tidak bisa diwujudkan.

Leave a Reply